JAKARTA - Pelaporan pajak tahunan kerap memunculkan status lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Banyak wajib pajak beranggapan bahwa kondisi tersebut otomatis menunjukkan adanya kelebihan setoran pajak yang bisa diminta kembali kepada negara melalui mekanisme restitusi.
Namun, otoritas pajak menegaskan bahwa tidak semua status lebih bayar dalam SPT dapat dikembalikan kepada wajib pajak. Dalam sejumlah kondisi tertentu, angka lebih bayar yang tercantum dalam laporan pajak belum tentu mencerminkan adanya kelebihan pembayaran yang sebenarnya.
Penegasan ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui aturan terbaru yang mengatur mengenai perlakuan atas status lebih bayar dalam pelaporan pajak tahunan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2026 yang ditetapkan pada 16 Maret 2026.
Melalui regulasi tersebut, otoritas pajak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sejumlah kondisi yang menyebabkan lebih bayar dalam SPT tidak dapat dianggap sebagai kelebihan pembayaran pajak yang dapat direstitusikan.
Penegasan Aturan Baru Terkait Status Lebih Bayar SPT
Dalam praktik pelaporan pajak, status lebih bayar sering kali diartikan sebagai indikasi bahwa wajib pajak telah menyetor pajak lebih besar daripada kewajiban sebenarnya. Karena itu, banyak wajib pajak berharap dana tersebut dapat dikembalikan melalui mekanisme pengembalian pajak.
Namun Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pemahaman tersebut tidak selalu tepat.
Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2026, dijelaskan bahwa terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan angka lebih bayar dalam SPT tidak diakui sebagai kelebihan pembayaran pajak.
Hal ini karena dalam beberapa kasus, nilai lebih bayar muncul bukan akibat adanya setoran pajak berlebih, melainkan disebabkan oleh faktor administratif maupun teknis dalam proses pelaporan pajak.
Dengan adanya aturan ini, otoritas pajak ingin memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi kesalahpahaman di kalangan wajib pajak mengenai status lebih bayar dalam SPT.
Selisih Pembulatan Dalam Sistem Administrasi Pajak
Salah satu kondisi yang dijelaskan dalam aturan tersebut berkaitan dengan selisih yang timbul akibat pembulatan dalam sistem administrasi perpajakan.
Dalam proses penghitungan pajak, sistem administrasi dapat menghasilkan angka yang berbeda karena adanya pembulatan nilai tertentu.
Apabila lebih bayar dalam SPT muncul semata-mata karena perbedaan pembulatan tersebut, maka nilai tersebut tidak dianggap sebagai kelebihan pembayaran pajak yang dapat dimintakan kembali.
Ketentuan tersebut secara tegas disebutkan dalam aturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
“Nilai lebih bayar dalam SPT yang disampaikan wajib pajak dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak, dalam hal nilai tersebut disebabkan karena perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem administrasi DJP,” demikian bunyi ketentuan dalam Pasal 22 aturan tersebut, dikutip Jumat (3/4/2026).
Dengan ketentuan ini, otoritas pajak menegaskan bahwa selisih kecil akibat pembulatan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan restitusi pajak.
Lebih Bayar Dari Skema Pajak Ditanggung Pemerintah
Selain selisih pembulatan, aturan tersebut juga mengatur mengenai lebih bayar yang berasal dari skema Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atau PPh DTP.
Dalam skema ini, pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak justru ditanggung oleh pemerintah sebagai bagian dari kebijakan fiskal tertentu.
Karena pajak tersebut tidak disetor langsung oleh wajib pajak, maka status lebih bayar yang muncul dari skema ini tidak dapat diajukan untuk restitusi.
Dengan kata lain, meskipun dalam laporan SPT terlihat adanya angka lebih bayar, nilai tersebut tidak dianggap sebagai kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta kembali.
Penjelasan ini menjadi penting karena masih terdapat wajib pajak yang menganggap seluruh angka lebih bayar dapat dikembalikan melalui mekanisme restitusi.
Melalui regulasi ini, Direktorat Jenderal Pajak ingin memastikan bahwa mekanisme restitusi hanya berlaku untuk kelebihan pembayaran pajak yang benar-benar terjadi.
Kesalahan Pengisian SPT Juga Memicu Status Lebih Bayar
Selain faktor teknis dalam sistem administrasi pajak, otoritas pajak juga menyoroti masih banyaknya kesalahan dalam pengisian SPT yang menyebabkan munculnya status lebih bayar.
Beberapa kesalahan yang sering terjadi antara lain terkait pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan.
Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara kredit pajak yang dilaporkan dengan jumlah penghasilan yang tercantum dalam SPT.
Kesalahan lainnya adalah memasukkan kredit pajak yang bersifat final ke dalam perhitungan penghasilan yang seharusnya dikenai pajak tidak final.
Praktik ini dapat menyebabkan hasil penghitungan pajak menjadi tidak akurat sehingga memunculkan status lebih bayar dalam laporan SPT.
Selain itu, ada pula wajib pajak yang memasukkan kredit pajak milik pasangan dalam pelaporan pajak, padahal hal tersebut tidak diperkenankan dalam skema pelaporan tertentu.
Ketentuan yang sama juga berlaku bagi aparatur negara seperti pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, hingga pejabat negara.
Apabila seluruh penghasilan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sementara selisih lebih bayar muncul akibat perbedaan dengan bukti potong resmi, maka nilai tersebut tidak dapat dimintakan kembali.
Dalam kondisi seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa SPT yang memenuhi kriteria tersebut tidak akan diproses lebih lanjut untuk restitusi.
Baik melalui penelitian administratif maupun pemeriksaan pajak, permohonan pengembalian tidak akan diproses apabila memenuhi kondisi yang telah diatur dalam regulasi tersebut.
“Tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis DJP dalam aturan tersebut.
Dengan adanya penegasan ini, wajib pajak diharapkan dapat lebih cermat dalam mengisi SPT serta memahami bahwa status lebih bayar tidak selalu berarti adanya kelebihan setoran pajak yang bisa diminta kembali.
